15 September 2012

Pengendalian Internal ( I )



Apa itu Pengendalian Internal ?

Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi menghadapi berbagai ketidakpastian yang akan berpengaruh pada efisiensi proses kegiatan tersebut serta efektifitas hasilnya. Keberhasilan mengenali dan mengukur besaran ketidakpastian tersebut, akan memungkinkan manajemen untuk memilih berbagai aktifitas pengendalian dalam rangka pengelolaan kegiatan dan risiko serat pemilihan metoda tata kelola yang tepat yang mampu meyakinkan bahwa proses kegiatan dapat dikendalikan dan bahwa hasil kegiatan yang
 diinginkan dapat dicapai.
Pengendalian internal adalah segala hal untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian internal dapat berupa kebijakan, prosedur, alat-alat dan tindakan untuk memastikan bahwa hal yang diinginkan terjadi bisa terwujud dan hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Perkembangan Pengendalian Internal
Menurut perkembangannya pengendalian internal dapat dibagi beberapa bagian menurut berbagai organisasi profesi auditor terkait dengan konsep, defenisi dan kerangka pengendalian internal.

a. Pengendalian Internal Tradisional (Internal Check)
Konsep ini lazim digunakan pada masa lalu dengan sebutan Internal Check  yaitu pemisahan fungsi, supervisi dan atasan serta catatan akuntansi. Prinsip pemisahan fungsi ini  mewajibkan bahwa tidak boleh ada/hanya satu orang yang melakukan fungsi dari awal sampai akhir.
Contoh untuk kegiatan ini, misalnya pada fungsi pembelian, tidak dibenarkan fungsi perencanaan, pemesanan barang, fungsi penerimaan barang, pencatatan barang gudang sampai pada fungsi pembayaran dilakukan oleh satu orang saja. Jika hal ini dilakukan, dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan karena tidak adanya fungsi saling cek antara satu fungsi dengan fungsi lainnya, antara satu orang dengan orang lainnya. Pengendalian internal ini jika dilakukan maka barang yang dibeli adalah yang benar-benar dibutuhkan, dengan harga yang wajar, diterima sesuai dengan spesifikasi dan  jumlah yang dipesan dan diterima pada saat dibutuhkan. Catatan akuntansi merupakan kontrol agar implikasi keuangan dari semua kejadian dalam perusahaan tercatat dengan baik. Ketidakseimbangan pada catatan akuntansi (debit dan kredit) menujukkan adanya kesalahan  yang harus segera diperbaiki.

b. AICPA (American Institue of Certified Public Accountant)
Organisasi ini merupakan organisasi profesi  yang pertama menyatakan rumusan formal pengendalian internal. Menurut AICPA pengendalian internal terdiri atas rencana organisasi dan keseluruhan metode atau cara (ukuran) yang dikoordinasikan  dengan tujuan untuk mengamankan harta perusahaan, meneliti keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi organisasi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen/direksi.
AICPA membagi pengendalian internal menjadi 2 bagian, yaitu:
1.    Pengendalian Akuntansi
Pengendalian Akuntansi terdiri dari rencana organsiasi dan prosedur-prosedur serta catatan yang berhubungan dengan pengamanan aktiva dan dipercayainya catatan finansial dan oleh karena dirancang untuk memberikan jaminan bahwa :
·       Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai otorisasi dari manajemen
·       Transaksi-transaksi telah dicatat secara layak untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan menunjukkan pertanggungjawaban aktiva.
·       Aktiva hanya dapat digunakan atas otorisasi manajemen
·       Pertangunggjawaban ataas perbedaan aktiva menurut catatan dengan aktual pada tanggal tertentu harus dilakukan tindakan seperlunya.
2.    Pengendalain Adminstrative
Pengendalian administrative mencakup tapi tidak terbatas pada rencana organisasi dan prosedur-prosedur, serta catatan-catatan yang berhubungan dnegan proses pengambilan keputusan sampai dengan otorisasi manajemen terhadap transaksi-transaksi. Pengendalian administrative berkaitan dengan efisiensi operasi dan ketaatan pada kebijakan manajemen serta umumnya mempunyai kaitan yang tidak langsung dengan catatan finansial.


c. FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) 1977
Penerbitan undang-undang yang mencegah perusahaan Amerika Serikat melakukan praktik korupsi di luar negeri (FCPA) merupakan awal keterlibatan negara dalam mewajibkan perusahaan untuk menjaga sistem pengendalian internal nya. Kewajiban ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik korupsi (suap) kepada pejabat publik di luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan Amerika.
Pengendalian internal yang baik diyakini dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam organisasi dan menjaga keamanan perusahaan dan juga akan memastikan bahwa catatan perusahaan dapat dipercaya serta memastikan organisasi tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kegagalan perusahaan-perusahaan besar belakangan ini lebih mendorong keterlibatan negara dalam mewajibkan organisasi untuk memelihara sistem pengendalian internal yang sehat. Puncak dari semua itu, antara lain diterbitkannya Sarbanes-Oxley (SOX) Act di Amerika Serikat dan pada saat yang sama diikuti oleh berbagai negara di dunia.
Di Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU NO.1 Tahun 1999) mengatur keharusan manajemen untuk menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dalam perusahaan sampai rincian tertentu. Bapepam mewajibkan direktur utama dan direktur keuangan untuk menandatangani pernyataan mengenai sistem pengendalian intern. Demikian juga di dunia perbankan, Bank Indonesia mewajibkan bank-bank umum untuk memelihara sistem pengendalian internal nya. Di sektor pemerintahan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tenteang kewajiban Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).